Amanat Undang-undang Nomor 52 tahun 2009, sebagai pengganti Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 yang mengkaji Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Salah satu tujuan Undang-undang ini yaitu pembangunan kualitas penduduk. Untuk mengemban tugas tersebut diperlukan institusi akademik yang memiliki payung hukum.

Pada tahun 2029 Menjadikan Program Magister Ilmu Kependudukan dan Ketenagakerjaan (MIKK) yang Andal dan berkarakter Kewirausahaan secara Global.

Calon mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Kependudukan dan Ketenagakerjaan (MIKK) diseleksi melalui serangkaian proses penerimaan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: